Makhluk ini disebut "Anjing" atau Dog yang sangat berguna mencari benda seperti shabu-sabu, ganja, esctasi yang merusak moral dan masa depan bangsa...
Lidahnya yang menjulur panjang tapi bukan panjang lidah, kakinya empat memiliki ekor, ternyata binatang ini mampu mengungkap "rahasia" Mari kita sayangi makhluk ini.....yah!
Kamis, 20 Juni 2013
Selasa, 18 Juni 2013
Agenda Reses Ke II Tahun 2013
Sang Saka Merah Putih 45 Online
SSMP 45 Media Online Mengungkap Peristiwa Aktual
Sekretariat: Jln TA Hamzah Gg Melati II
No 32 Sei Agul Medan Sumatera Utara
No Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086
Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No:
100.02.04.00864-1
_______________________________________________________________
Ketua DPRDSU Serahkan Laporan Reses Kepada Gubsu
Sang Saka Merah Putih 45 Online, Medan
Ketua
DPRDSU Sumatera Utara H Saleh Bangun menyerahkan Laporan Kegiatan
Reses II Tahun Sidang IV kepada Gubernur Sumatera Utara diwakili
Wakil Gubernur H.Tengku Erry Nurady,M disaksikan Anggota DPRD Provsu di
Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa ( 18/6 ). Agenda Laporan kegiatan reses
diterima langsung Tengku Erry dari Ketua DPRD Propsu Saleh Bangun disaksikan
tak kurang dari 60 anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna tersebut. Selanjutnya
Rapat paripurna terasa lengkap dengan dihadiri kuorum anggota ditambah hadirnya
FKPD di antaranya Kapoldasu, Pangdam I BB Mayjen. Burhanudin Siagian, Pangkosek
Hanudnas III Sungkono, Kajati serta kepala Dinas di jajaran Pemprovsu berikut puluhan
stafnya masing masing.
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur, Pemprov Sumut mengucapkan
terimakasihnya kepada seluruh anggota dewan yang telah turun ke masyarakat guna
mengetahui keluhan serta keinginan masyarakat terhadap pemerintahannya. "Kegiatan
reses bermanfaat bagi pemerintahannya guna mengevaluasi sejauh mana program
pemerintah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Tengku Erry. Untuk
itu Pemprov Sumut berharap selain menginventarisir masalah masyarakat, anggota
dewan dapat mensosialisasikan bahwa pembangunan oleh pemerintah juga
membutuhkan proses agar tidak menyalahi aturan.
Anggota DPRDSU telah dapat mensosialisasikan bahwa
pemerintah juga punya keterbatasan sehingga harus dibantu bersama sama dalam
proses pembangunan. Anggota Dewan yang dibagi kedalam 11 kelompok berdasarkan
daerah pemilihannya masing masing, sebelumnya melaporkan kegiatan reses mereka
kepada Ketua DPRD yang kemudian diteruskan kepada Gubernur guna menjadi bahan
masukan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang
harus diserahkan paling lama 3 bulam setelah dilantik.
Saat menyerahkan laporan tersebut Saleh berharap agar Pemerintah Propinsi mampu mewujudkan apa yang warga Sumut harapkan warga Sumut.
Saat menyerahkan laporan tersebut Saleh berharap agar Pemerintah Propinsi mampu mewujudkan apa yang warga Sumut harapkan warga Sumut.
Secara umum dalam laporan berkisar pada masalah Infra Struktur
jalan dan jembatan, Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan, Sengketa Lahan, sampai
pembangunan Rumah Ibadah. Lain dari daerah lainnya, Rahuddin Purba Ketua
kegiatan reses kelompok 11 daerah pemilihan Binjai dan Langkat menyasaran agar
Bupati, Walikota dan DPRD Kabupaten Kota masing masing terus jalin komunikasi
kepada DPRD dan Pemerintah Propinsi agar proses komunikasi lancar guna
meningkatkan percepatan pembangunan di daerahnya, imbuh Ketua DPRDSU Saleh Bangun. (Linche)
Senin, 17 Juni 2013
Pelantikan Gubsu/Wagubsu
Ketua DPRDSU Beri Apresiasi Ucapan Selamat
kepada: H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dan Tengku HT Nuradi
SSMP, Medan
Ketua DPRDSU H Saleh Bangun tampak bersukacita dalam agenda pelantikan Gubernur
Sumatera Utara (Gubsu) dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) yang
dihadiri Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Gamawan Fauzi, memberikan apresiasi menyampaikan bahwa, "Gatot
Pujo Nugroho pantas mendapatkan rekor MURI, karena 4 kali dilantik dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir, pertama sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, kemudian
Plt Gubsu, lalu Gubsu dan ini Gubsu lagi," kata Gamawan pada pelantikan
sekaligus pengambilan sumpah, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dan HT Erry Nuradi,
sebagai Gubsu dan Wagubsu periode 2013-2018, Senin (17/6).
Mendagri, berpesan kepada Gatot agar lebih memperhatikan perambahan hutan di sekitar kawasan Danau Toba karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Sumut, sebut Mendagri, merupakan daerah yang strategis, dimana dekta dengan Selat Malaka sehingga menjadi kompos jalur perdagangan dan kedepannya bisa lebih menghasilkan untuk pembagunan Sumut.
Kepada para Gubernur dari provinsi lain dan para menteri yang hadir, Mendagri, mengucapkan terima kasih. "Terimakasih kepada 8 gubernur yang hadir dalam pelantikan hari ini. Saat saya melantik Gubernur Jawa Barat, hanya 6 gubernur yang datang, ini menjadi apresiasi tersendiri bagi Gubsu baru," katanya. Selain dihadiri para gubernur di Indonesia, pelantikan juga dihadiri para Dubes negara sahabat, Akbar Tanjung, Anis Matta, FKPD Provinsi Sumut, para pejabat di jajaran Pemprovsu, para Bupati/Walikota se-Sumut serta undangan lainnya.
Mendagri, berpesan kepada Gatot agar lebih memperhatikan perambahan hutan di sekitar kawasan Danau Toba karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Sumut, sebut Mendagri, merupakan daerah yang strategis, dimana dekta dengan Selat Malaka sehingga menjadi kompos jalur perdagangan dan kedepannya bisa lebih menghasilkan untuk pembagunan Sumut.
Kepada para Gubernur dari provinsi lain dan para menteri yang hadir, Mendagri, mengucapkan terima kasih. "Terimakasih kepada 8 gubernur yang hadir dalam pelantikan hari ini. Saat saya melantik Gubernur Jawa Barat, hanya 6 gubernur yang datang, ini menjadi apresiasi tersendiri bagi Gubsu baru," katanya. Selain dihadiri para gubernur di Indonesia, pelantikan juga dihadiri para Dubes negara sahabat, Akbar Tanjung, Anis Matta, FKPD Provinsi Sumut, para pejabat di jajaran Pemprovsu, para Bupati/Walikota se-Sumut serta undangan lainnya.
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengerahkan
1.436 personel kepolisian mengamankan pelantikan Gubernur Sumatera Utara
(Gubsu), Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubernur Sumut, Tenggku Erry Nuradi, yang
terpilih sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada), 7 Maret 2013
kemarin.
Sementara "Pola pengamanan ini untuk memastikan keamanan di acara pelantikan. Jangan sampai acara pelantikan terganggu akibat adanya aksi demo maupun penolakan. Tugas kepolisian untuk melancarkan acara itu dengan melakukan pengamanan ekstra ketat," ujar Kepala Bagian Humas Polda Sumut, Raden Heru Prakoso. Heru menjelaskan, petugas yang dikerahkan untuk pengamanan pelantikan pasangan kepala daerah pemenang pilkada tersebut, melibatkan seluruh satuan kerja.
Satuan yang dilibatkan itu meliputi brigade mobile (Brimob), intelijen, reserse, pengendalian masyarakat (Dalmas) dan satuan lalulintas. Petugas juga menyiapkan truk water canon dalam pengamanan pelantikan itu.
"Pengamanan ini juga dibantu oleh aparat dari TNI. Semua ini dilibatkan untuk lebih menjamin kelancaran acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Sejauh ini, belum ada gangguan berarti selama proses acara pelantikan. Situasi masih kondusif. Adapun aksi demo yang sedang berlangsung itu, merupakan demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak," imbuhnya. (Nurlince Hutabarat)
Sementara "Pola pengamanan ini untuk memastikan keamanan di acara pelantikan. Jangan sampai acara pelantikan terganggu akibat adanya aksi demo maupun penolakan. Tugas kepolisian untuk melancarkan acara itu dengan melakukan pengamanan ekstra ketat," ujar Kepala Bagian Humas Polda Sumut, Raden Heru Prakoso. Heru menjelaskan, petugas yang dikerahkan untuk pengamanan pelantikan pasangan kepala daerah pemenang pilkada tersebut, melibatkan seluruh satuan kerja.
Satuan yang dilibatkan itu meliputi brigade mobile (Brimob), intelijen, reserse, pengendalian masyarakat (Dalmas) dan satuan lalulintas. Petugas juga menyiapkan truk water canon dalam pengamanan pelantikan itu.
"Pengamanan ini juga dibantu oleh aparat dari TNI. Semua ini dilibatkan untuk lebih menjamin kelancaran acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Sejauh ini, belum ada gangguan berarti selama proses acara pelantikan. Situasi masih kondusif. Adapun aksi demo yang sedang berlangsung itu, merupakan demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak," imbuhnya. (Nurlince Hutabarat)
Kamis, 06 Juni 2013
Varia Reses 2013
Reses Anggota DPRDSU Brillian Moktar SE MM:
Perhatian Serius terhadap Penderita
Hemofilia
Sang Saka Merah Putih 45 Online
Anggota
DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangn Brilin Moktar
SE MM memberi respon masalah k eluarga penderita penyakit
hemofolia sangat membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan.
Mengingat penyakit ini, umumnya diderita anak-anak dan membutuh biaya tinggi
serta penanganan medis secara rutin dan intensif.
Menurut Brillian, saat menerima keluhan warga “Pihak Pemprovsu belum memberikan perhatian
secara khusus terhadap anak-anak penderita hemofolia, kami merasa tidak
dipedulikan,”kata Ketua Ikatan Keluarga Penderita Hemofolia Sumut, Siti Rahmina
Simanjuntak kepada Anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar SE MM dalam kegiatan
reses anggota dewan dapil Medan, Senin (3/6).
Kepada Brillian bahw Siti menympikn, secara fakta medis penyakit
yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, juga tidak kalah ganasnya dengan
penyakit lain, yang kepada mereka diberikan perlakukan khusus, baik dari sisi
pelayanan medis maupun penanganannya dn ia telah berulang kali menyampaikan hal ini
kepada Dinas Kesehatan Pemprovsu dan instansi terkaiat lainnya, namun sampai
saat ini belum mendapat tanggapan positif,
sebagai keluarga penderita hemofolia, merasa disingkirkan dan
diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah. Bahkan tidak melihat adanya
tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan ini”, kata Siti seraya berharap,
anggota DPRDSU Brilian Moktar dapat menyahuti aspirasi mereka.
Siti menegaskan, mereka tidak berharap banyak dari pemerintah.
Cuma ada beberapa hal di antaranya, terhadap anak-anak penderita hemofolia
diberikan Kartu Jaminan seperti halnya Kartu Jamkesmas untuk mempermudah dalam
proses pelayanan medisnya.dn anak-anak ini, diberikan ruang khusus bila harus
menjalani perawatan di rumah sakit. sangat diperlukan mengingat, anak-anak penderita
hemofolia sangat rentan terhadap virus, sehingga bila penderita hemofolia
digabungkan dengan penderita penyakit lain dikhawatirkan akan dapat memperlemah
kondisi kesehatan anak,"katanya.
Dalam berbagai kesempatan, kata Siti, pihaknya telah berulang kali
menyampaikan hal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemprovsu untuk dapat
diapresiasi., sayangnya, sampai saat ini hal itu belum terwujud, sementara
biaya perobatan yang harus dikeluarkan keluarga penderita hemofolia cukup
besar.
Terkait hal ini Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar mengatakan,
Pemprovsu c/q Dinas Kesehatan perlu mengambil langkah dan kebijakan, guna
menyelamatkan jiwa anak-anak tersebut.
Menurut Brilian, sebagaimana ketentuan perundang-undangan RI,
setiap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan berkepanjangan, apalagi
penderitanya umumnya anak-anak, itu menjadi tanggung jawab negara dan hal ini
tidak perlu menunggu Pergub atau peraturan lain semacamnya.
Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Untuk itu, pihaknya akan
membuat tim kecil terdiri dari berbagai komponen, untuk mencari solusi agar
aspirasi para penderita hemofolia, talasemia dan autis dapat tersahuti. Maka (perlu
secara bersama-sama kita akan menemui Menteri Kesehatan guna mempertanyakan
persoalan ini."Tidak ada kata lain terhadap mereka harus diberikan perlindungan
dan perhatian serius," imbuh Brilian Moktar. (Nurlince Hutabarat)
Rabu, 05 Juni 2013
Vari Reses DPRDSU
Reses Anggota DPRDSU Nurhasanah Ssos
Himbau Pemko: Perbaiki Drainase dan Galakkan Kembali
Siskamling
Sang Saka Merah Putih Online. Medan
Guna menjaga kondusifitas
lingkungan di Kota Medan.Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (dapem) I
Kota Medan, Nurhasanah,S.Sos dari Fraksi Demokrat menghimbu agar pihak Pemko
Medn harus seger menggalakkan kembali system keamanan lingkungan, bersm Babinsa
(Bintara Bina Desa) hal ini diuraikannya
saat membacakan laporan pelaksanaan
kegiatan reses Anggota DPRDSU dapem I Kota Medan, dalam rapat paripurna di
gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.Paripurna dipimpin Ketua DPRDSU H Saleh
Bangun didampingi Wakil Ketua, Ir H Kamaluddin Harahap MSi, H Chaidir Ritonga,
dihadiri Sekdaprovsu H Nurdin Lubis.
Dalam laporan resesnya, Nurhasanah mengaku saat ini kalangan masyarakat KOta Medan di sejumlah kecamatan, sangat resah di daerah mereka rawan keamanan. Yakni, lanjut Nurhasanah, politisi Partai Demokrat, seringnya terjadi aksi pencurian, kemalingan hingga perampokan dan pembunuhan. Masyarakat Helvetia yang mengeluhkan tentang keamanan lalu lintas di Jalan Helvetia sekitar Asrama atau Beringin, rawan bahkan sering terjadi penjambretan.Begitu juga masyarakat Kecamatan Medan Marelan khususnya Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Deli khususnya Keluarahan Mabar, Medan Petisah, Medan Selayang dan kecamatan lainnya,” kata Nurhasanah sembari menambahkan selain perlua mengaktifkan kembali Siskamling dan Babinsa, pemerintah juga agar memperhatikan penerangan lampu jalan di kawasan rawan tindak kejahatan.
Nurhasanah menegaskan,
siskamling sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat
(kamtibmas) agar terciptanya suasana yang kondusif. Pihak Kelurahan juga
menyerahkan kepada warga mengenai sistem jaga tersebut.
"Kalangan masyarakat Kota Medan meminta kepada pemerintah agar menggalakkan kembali Siskamling dan mengangktifkan Babinsa. “Makanya kami minta warga kembali aktifkan siskamling. Karena siskamling adalah pertolongan pertama dalam mencegah kejahatan,” ungkap anggota Komisi E DPRDSU ini. Keamanan, lanjut Nurhasanah, Pemko Medan bersama aparat penegak hukum juga diharapkan proaktif mengawasi peredaran narkoba di lokasi kampus hingga perkampungan yang banyak dihuni penduduk tetap dan tidak tetap seperti kos-kosan dan rumah sewa.
Sementara “Hampir setiap reses kita menerima keluhan dari masyarakat khususnya para ibu rumah tangga, yang meminta kepada kita untuk mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian agar proaktif memberantas peredaran narkoba yang semakin berani dan terang-terangan di permukaan,”sebut Nurhasanah.
Nurhasanah dalam laporannya juga meminta kepada Pemko Medan agar proaktif mengawasi dan menertibkan izin warung internet (warnet) yang semakin menjamur di kawasan Kota Medan hingga meresahkan kalangan orangtua. Sebab, warnet di Kota Medan saat ini juga buka sampai tengah malam hingga menjelang pagi dan beroperasi di kawasan rumah ibadah seperti masjid dan gereja, sehingga mengganggu kalangan masyarakat khususnya kekhawatiran orangtuadan perhatian pemerintah khususnya Pemko Medan tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapat pelayanan medis melalui Jamkesmas, Jamkesda maupun Kartu Medan Sehat. Anggota DPRDSU Dapem I Kota Medan juga meminta Pemko Medan agar benar-benar melakukan pendataan bagi para penerima jatah beras untuk warga miskin (Raskin).
Selanjutnya, dalam laporan resesnya, Nurhasanah juga meminta “Perhatian serius Pemko Medan untuk mengatasi persoalan banjir yang semakin parah di sejumlah kawasan Kota Medan. Selain itu, persoalan seringnya pemadaman listrik dan permasalahan sampah dan drainase perlu diperhatikan juga,” imbuh Nurhasanah. (Nurlince Hutabarat)
"Kalangan masyarakat Kota Medan meminta kepada pemerintah agar menggalakkan kembali Siskamling dan mengangktifkan Babinsa. “Makanya kami minta warga kembali aktifkan siskamling. Karena siskamling adalah pertolongan pertama dalam mencegah kejahatan,” ungkap anggota Komisi E DPRDSU ini. Keamanan, lanjut Nurhasanah, Pemko Medan bersama aparat penegak hukum juga diharapkan proaktif mengawasi peredaran narkoba di lokasi kampus hingga perkampungan yang banyak dihuni penduduk tetap dan tidak tetap seperti kos-kosan dan rumah sewa.
Sementara “Hampir setiap reses kita menerima keluhan dari masyarakat khususnya para ibu rumah tangga, yang meminta kepada kita untuk mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian agar proaktif memberantas peredaran narkoba yang semakin berani dan terang-terangan di permukaan,”sebut Nurhasanah.
Nurhasanah dalam laporannya juga meminta kepada Pemko Medan agar proaktif mengawasi dan menertibkan izin warung internet (warnet) yang semakin menjamur di kawasan Kota Medan hingga meresahkan kalangan orangtua. Sebab, warnet di Kota Medan saat ini juga buka sampai tengah malam hingga menjelang pagi dan beroperasi di kawasan rumah ibadah seperti masjid dan gereja, sehingga mengganggu kalangan masyarakat khususnya kekhawatiran orangtuadan perhatian pemerintah khususnya Pemko Medan tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapat pelayanan medis melalui Jamkesmas, Jamkesda maupun Kartu Medan Sehat. Anggota DPRDSU Dapem I Kota Medan juga meminta Pemko Medan agar benar-benar melakukan pendataan bagi para penerima jatah beras untuk warga miskin (Raskin).
Selanjutnya, dalam laporan resesnya, Nurhasanah juga meminta “Perhatian serius Pemko Medan untuk mengatasi persoalan banjir yang semakin parah di sejumlah kawasan Kota Medan. Selain itu, persoalan seringnya pemadaman listrik dan permasalahan sampah dan drainase perlu diperhatikan juga,” imbuh Nurhasanah. (Nurlince Hutabarat)
Senin, 03 Juni 2013
Varia DPRDSU
Sang Saka Merah Putih 45 Online
SSMP 45
Media Online Mengungkap Peristiwa Aktual
Sekretariat: Jln TA Hamzah Gg Melati II No 32 Sei Agul Medan
Sumatera Utara
No Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086
Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No: 100.02.04.00864-1
________________________________________________________________________________________________________________________________
Reses Dapil IV DPRDSU Murni Elieser Munthe SE MM Siap Tampung: Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur Jalan dan Akte Lahir
Sementara laporan keluhan warga Kelurahan Sidoreja I, II, Kelurahan Lestari dan Kelurahan Gambir Baru yang mempersoalkan kinerja PDAM karena menyalurkan air kotor dan kerap tidak lancar. "Konstituen di Desa Suka Jadi Dusun II Kecamatan Meranti kekurangan tiang listrik, konstituen di Dusun IV Desa Induk mengeluhkan jembatan Air Hitam yang rusak parah. Sedangkan konstituen di Desa Suka Jadi mengharapkan penyediaan Bidan Desa," terang Murni. Terakhir Murni mengungkapkan aspirasi 300 KK warga Desa Suka Rame Kecamatan Air Putih yang meminta pembangunan bendungan untuk Sungai Gambus. "Lalu ada pula harapan masyarakat Desa Cinta Dame yang mengeluhkan aktivitas pencurian CPO saat truk pengangkut CPO parkir di beberapa tempat. Semua aspirasi warga Kisaran itu akan kami laporkan secara terbuka kepada Gubsu melalui Paripurna Reses DPRDSU Tahun I/2013 pada Senin 8 April 2013," imbuh Murni. (Nurlince Hutabarat)
__________________________________________
Massa Kelompok Cipayung Plus Geruduk DPRDSU
Reses Dapil IV DPRDSU Murni Elieser Munthe SE MM Siap Tampung: Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur Jalan dan Akte Lahir
Sang Saka Merah Putih Online, Kisaran
Murni Elieser Verawaty Munthe, SE, MM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) siap menerima aspirasi warga Kisaran saat menunaikan Reses, 25-30 Maret 2013. Selain didominasi masalah jalan rusak dan berlobang, Reses ke Dapil IV tersebut juga menghasilkan aspirasi berkembang terkait perbaikan berbagai infrastruktur , Akte Lahir Jamkesmas dan masalah pencurian CPO .
Murni Elieser Verawaty Munthe, SE, MM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) siap menerima aspirasi warga Kisaran saat menunaikan Reses, 25-30 Maret 2013. Selain didominasi masalah jalan rusak dan berlobang, Reses ke Dapil IV tersebut juga menghasilkan aspirasi berkembang terkait perbaikan berbagai infrastruktur , Akte Lahir Jamkesmas dan masalah pencurian CPO .
Hal ini disampaikan Murni melalui
rilisnya kepada media ini di
DPRDSU Jln Imam Bonjol No 5 Medan. Selasa (2/4/2013) menjelaskan, ketika melaksanakan agenda Reses di Kelurahan
Lestari Kecamatan Kisaran Timur, dirinya menyerap aspirasi warga yang sangat
mengharapkan perhatian Pemprovsu terhadap jalan rusak dan jalan yang berlobang.
Murni merinci, aspirasi serupa juga diungkapkan masyarakat Jalan Nuri Kelurahan
Gambir Baru, warga Desa Suka Kecamatan Meranti, penduduk Desa Pematang Panjang
Kecamatan Air Putih serta warga Desa Limo Sunde. "Mereka mengeluhkan jalan
rusak, menuntut pembangunan parit hingga permintaan agar jalan diaspal hotmix,"
singkap Murni dari Politisi Partai Damai Sejahtera (PDS)
Jalan dari Suka Rame yang tembus ke Pematang
Kawat bisa segera diperbaiki. Sebab kondisi jalan di sana disebutnya sudah
kupak kapik dari mulai Desa Pematang Panjang-Limo Sunde hingga Kuala Tanjung.
Belum lagi jalan di Desa Aek Nauli Kecamatan Medang Deras yang sampai sekarang
belum pernah mendapat proyek pengerasan. Pada sisi lain, imbuh anggota Komisi D
DPRDSU membidangi pembangunan tersebut, warga di Jalan Ahmad Yani Kisaran
Kecamatan Kisaran Timur mengeluhkan permasalahan tanah wakaf yang tidak
tersedia. Kemudian pembagian Kartu Sejahtera di Kecamatan Air Putih dan tidak merata/sulitnya
masyarakat Kelurahan Sungai Buah Keras Kecamatan Medang Deras memperoleh hak
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)., demikian disampaikan warga.Sementara laporan keluhan warga Kelurahan Sidoreja I, II, Kelurahan Lestari dan Kelurahan Gambir Baru yang mempersoalkan kinerja PDAM karena menyalurkan air kotor dan kerap tidak lancar. "Konstituen di Desa Suka Jadi Dusun II Kecamatan Meranti kekurangan tiang listrik, konstituen di Dusun IV Desa Induk mengeluhkan jembatan Air Hitam yang rusak parah. Sedangkan konstituen di Desa Suka Jadi mengharapkan penyediaan Bidan Desa," terang Murni. Terakhir Murni mengungkapkan aspirasi 300 KK warga Desa Suka Rame Kecamatan Air Putih yang meminta pembangunan bendungan untuk Sungai Gambus. "Lalu ada pula harapan masyarakat Desa Cinta Dame yang mengeluhkan aktivitas pencurian CPO saat truk pengangkut CPO parkir di beberapa tempat. Semua aspirasi warga Kisaran itu akan kami laporkan secara terbuka kepada Gubsu melalui Paripurna Reses DPRDSU Tahun I/2013 pada Senin 8 April 2013," imbuh Murni. (Nurlince Hutabarat)
__________________________________________
Massa Kelompok Cipayung Plus Geruduk DPRDSU
Sang
Saka Merah Putih 45 Online,Medan
DPRDSU digeruduk ratusan orang berbendera Kelompok Cipayung
Plus menyesalkan kondisi kekinian pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
yang masuk kategori terkorup ke-2 se-Indonesia berdasarkan data yang dilansir
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini. Kekesalan itu pun dilampiaskan
dengan aksi unjukrasa di kantor Gubsu dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara (DPRDSU), Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Senin siang (3/6/2013).
Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berbasis Nasional yang tergabung seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
(GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah).
Massa tiba pukul 13.45 WIB setelah sebelumnya berunjukrasa di kantor Gubsu
Jalan Diponegoro Medan.
Aparat Keamanan DPRDSU memantau gelagat mereka di pintu kembali
ditahan tertutup sehingga aksi saling dorong pun tak terelakkan. Drama saling
dorong dan tolak-tolakan pintu sempat terjadi sekira 5 Menit. Kondisi ini
akhirnya memancing .kedua belah pihak emosi
dan saling hujat. Tapi untung saja bentrokan yang nyaris pecah itu tidak
terjadi. Massa Kelompok Cipayung Plus hanya bertahan di luar pagar sambil terus
berorasi.
Orasi Ruben Panggabean, menegaskan, sesuai data Lembaga Transparansi
Internasional tahun 2013, saat ini Indonesia memasuki peringkat 118 dari 176
negara terkorup di dunia. Sedangkan berdasarkan data ICW, katanya, Provinsi
Sumut menjadi juara II terkorup di Indonesia. "Kami mau ketemu Ketua
DPRDSU Saleh Bangun agar bisa mendengar aspirasi kami soal korupsi yang
mengganas dilakukan oknum aparat dan pejabat di Sumut ini. Lihat itu persoalan
dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), dana Bantuan Sosial (Bansos) serta Dana Bagi
Hasil (DBH). Belum lagi korupsi proyek pembangunan lainnya yang merajalela pada
berbagai instansi Pemerintahan Sumut," imbuh Ruben.
Maka sebelum Gatot Pujo Nugroho, ST, dilantik sebagai Gubsu
tanggal 17 Juni 2013, berbagai kasus dugaan korupsi di Pemprovsu harus
diselesaikan. Bila tidak, Kelompok Cipayung Plus disebutnya menolak pelantikan
Gatot sebagai Gubsu. "Makanya kami mau mendengar suara Saleh Bangun
terkait korupsi di Sumut. Kita tidak mau dibodoh-bodohi oknum aparat dan
pejabat yang korup sehingga citra Sumut sebagai provinsi jadi sangat jelek di
Indonesia," sesalnya, sembari meminta DPRDSU menggunakan Hak Interpelasi
kepada Gubsu.
Anggota DPRDSU dari Fraksi PKS Drs H Raudin Purba menemui pengunjukrasa di
hadapan demonstran, anggota Komisi A itu berjanji akan mendorong 100 anggota
DPRDSU menyikapi masalah korupsi. "Saya sendiri tidak bisa berbuat
apa-apa. Karena lembaga ini bersifat kolegial dan kolektif. Aspirasi adek-adek
akan saya tampung dan sampaikan kepada pimpinan," ungkap Raudin namun demonstran tidak puas.
Massa menghimbau Raudin sebagai anggota DPRDSU mengajukan
usulan Hak Interpelasi. "Kami minta kinerja serius DPRDSU menuntaskan
korupsi, khususnya Fraksi PKS," imbau pengunjukrasa. Setelah Raudin
meninggalkan massa, aksi dorong-dorongan antara demonstran dan polisi kembali
terjadi. Pengunjukrasa yang kurang puas kembali memaksa masuk ke halaman DPRDSU
untuk menemui Saleh Bangun. Namun lagi-lagi kericuhan yang nyaris bentrok, itu
tak kunjung terjadi. Apalagi sekira 20 polisi anti huru hara tampak diturunkan
ke halaman DPRDSU dengan seragam lengkap dan rotan di tangan. Massa Kelompok
Cipayung Plus akhirnya membubarkan diri pukul 15.00 WIB setelah terlebih dahulu
memaksa Humas DPRDSU mengirimkan faksimile aspirasi ke kantor Presiden RI dan
Mendagri terkait permintaan pembatalan pelantikan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST,
tanggal 17 Juni 2013 karena disebut-sebut terindikasi praktik korupsi.
(Nurlince Hutabarat)
Diposkan oleh Janfrico Simorangkir di
22.16 

Langganan:
Postingan (Atom)