Varia DPRDSU

Sang Saka Merah Putih 45 Online                                       

 SSMP 45 Media Online Mengungkap Peristiwa Aktual

Sekretariat: Jln TA Hamzah Gg Melati II No 32 Sei Agul Medan Sumatera Utara

No Telp: 061-8443168 HP 0813 6200 0086

Rekening Bank Sumut: Cabang Utama No: 100.02.04.00864-1 ________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                     
Reses Dapil IV DPRDSU Murni Elieser Munthe SE MM Siap Tampung: Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur Jalan dan Akte Lahir 

                                                                                  Sang Saka Merah Putih Online, Kisaran
Murni Elieser Verawaty Munthe, SE, MM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) siap  menerima  aspirasi  warga Kisaran saat menunaikan Reses, 25-30 Maret 2013. Selain didominasi masalah jalan rusak dan berlobang, Reses ke Dapil IV tersebut juga menghasilkan aspirasi berkembang terkait perbaikan berbagai infrastruktur , Akte Lahir Jamkesmas dan masalah pencurian CPO .

Hal ini disampaikan  Murni melalui  rilisnya kepada media ini  di DPRDSU Jln Imam Bonjol No 5 Medan. Selasa (2/4/2013) menjelaskan,  ketika melaksanakan agenda Reses di Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur, dirinya menyerap aspirasi warga yang sangat mengharapkan perhatian Pemprovsu terhadap jalan rusak dan jalan yang berlobang. Murni merinci, aspirasi serupa juga diungkapkan masyarakat Jalan Nuri Kelurahan Gambir Baru, warga Desa Suka Kecamatan Meranti, penduduk Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih serta warga Desa Limo Sunde. "Mereka mengeluhkan jalan rusak, menuntut pembangunan parit hingga permintaan agar jalan diaspal hotmix," singkap Murni dari Politisi Partai Damai Sejahtera (PDS)                          

Jalan dari Suka Rame yang tembus ke Pematang Kawat bisa segera diperbaiki. Sebab kondisi jalan di sana disebutnya sudah kupak kapik dari mulai Desa Pematang Panjang-Limo Sunde hingga Kuala Tanjung. Belum lagi jalan di Desa Aek Nauli Kecamatan Medang Deras yang sampai sekarang belum pernah mendapat proyek pengerasan. Pada sisi lain, imbuh anggota Komisi D DPRDSU membidangi pembangunan tersebut, warga di Jalan Ahmad Yani Kisaran Kecamatan Kisaran Timur mengeluhkan permasalahan tanah wakaf yang tidak tersedia. Kemudian pembagian Kartu Sejahtera di Kecamatan Air Putih dan tidak merata/sulitnya masyarakat Kelurahan Sungai Buah Keras Kecamatan Medang Deras memperoleh hak jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)., demikian disampaikan warga.

Sementara laporan  keluhan warga Kelurahan Sidoreja I, II, Kelurahan Lestari dan Kelurahan Gambir Baru yang mempersoalkan kinerja PDAM karena menyalurkan air kotor dan kerap tidak lancar. "Konstituen di Desa Suka Jadi Dusun II Kecamatan Meranti kekurangan tiang listrik, konstituen di Dusun IV Desa Induk mengeluhkan jembatan Air Hitam yang rusak parah. Sedangkan konstituen di Desa Suka Jadi mengharapkan penyediaan Bidan Desa," terang Murni. Terakhir Murni mengungkapkan aspirasi 300 KK warga Desa Suka Rame Kecamatan Air Putih yang meminta pembangunan bendungan untuk Sungai Gambus. "Lalu ada pula harapan masyarakat Desa Cinta Dame yang mengeluhkan aktivitas pencurian CPO saat truk pengangkut CPO parkir di beberapa tempat. Semua aspirasi warga Kisaran itu akan kami laporkan secara terbuka kepada Gubsu melalui Paripurna Reses DPRDSU Tahun I/2013 pada Senin 8 April 2013," imbuh  Murni. (Nurlince Hutabarat)
 __________________________________________
Massa Kelompok Cipayung Plus Geruduk DPRDSU

 Sang Saka Merah Putih 45  Online,Medan

DPRDSU digeruduk ratusan orang berbendera Kelompok Cipayung Plus menyesalkan kondisi kekinian pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang masuk kategori terkorup ke-2 se-Indonesia berdasarkan data yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini. Kekesalan itu pun dilampiaskan dengan aksi unjukrasa di kantor Gubsu dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Senin siang (3/6/2013).

 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berbasis Nasional yang tergabung  seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah). Massa tiba pukul 13.45 WIB setelah sebelumnya berunjukrasa di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Aparat Keamanan DPRDSU  memantau gelagat mereka di pintu kembali ditahan tertutup sehingga aksi saling dorong pun tak terelakkan. Drama saling dorong dan tolak-tolakan pintu sempat terjadi sekira 5 Menit. Kondisi ini akhirnya memancing .kedua belah pihak emosi dan saling hujat. Tapi untung saja bentrokan yang nyaris pecah itu tidak terjadi. Massa Kelompok Cipayung Plus hanya bertahan di luar pagar sambil terus berorasi.

Orasi Ruben Panggabean,  menegaskan, sesuai data Lembaga Transparansi Internasional tahun 2013, saat ini Indonesia memasuki peringkat 118 dari 176 negara terkorup di dunia. Sedangkan berdasarkan data ICW, katanya, Provinsi Sumut menjadi juara II terkorup di Indonesia. "Kami mau ketemu Ketua DPRDSU Saleh Bangun agar bisa mendengar aspirasi kami soal korupsi yang mengganas dilakukan oknum aparat dan pejabat di Sumut ini. Lihat itu persoalan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), dana Bantuan Sosial (Bansos) serta Dana Bagi Hasil (DBH). Belum lagi korupsi proyek pembangunan lainnya yang merajalela pada berbagai instansi Pemerintahan Sumut," imbuh Ruben.

Maka sebelum Gatot Pujo Nugroho, ST, dilantik sebagai Gubsu tanggal 17 Juni 2013, berbagai kasus dugaan korupsi di Pemprovsu harus diselesaikan. Bila tidak, Kelompok Cipayung Plus disebutnya menolak pelantikan Gatot sebagai Gubsu. "Makanya kami mau mendengar suara Saleh Bangun terkait korupsi di Sumut. Kita tidak mau dibodoh-bodohi oknum aparat dan pejabat yang korup sehingga citra Sumut sebagai provinsi jadi sangat jelek di Indonesia," sesalnya, sembari meminta DPRDSU menggunakan Hak Interpelasi kepada Gubsu.

Anggota DPRDSU dari Fraksi PKS  Drs H Raudin Purba menemui pengunjukrasa di hadapan demonstran, anggota Komisi A itu berjanji akan mendorong 100 anggota DPRDSU menyikapi masalah korupsi. "Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Karena lembaga ini bersifat kolegial dan kolektif. Aspirasi adek-adek akan saya tampung dan sampaikan kepada pimpinan," ungkap Raudin namun  demonstran tidak puas.

Massa menghimbau Raudin sebagai anggota DPRDSU mengajukan usulan Hak Interpelasi. "Kami minta kinerja serius DPRDSU menuntaskan korupsi, khususnya Fraksi PKS," imbau pengunjukrasa. Setelah Raudin meninggalkan massa, aksi dorong-dorongan antara demonstran dan polisi kembali terjadi. Pengunjukrasa yang kurang puas kembali memaksa masuk ke halaman DPRDSU untuk menemui Saleh Bangun. Namun lagi-lagi kericuhan yang nyaris bentrok, itu tak kunjung terjadi. Apalagi sekira 20 polisi anti huru hara tampak diturunkan ke halaman DPRDSU dengan seragam lengkap dan rotan di tangan. Massa Kelompok Cipayung Plus akhirnya membubarkan diri pukul 15.00 WIB setelah terlebih dahulu memaksa Humas DPRDSU mengirimkan faksimile aspirasi ke kantor Presiden RI dan Mendagri terkait permintaan pembatalan pelantikan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, tanggal 17 Juni 2013 karena disebut-sebut terindikasi praktik korupsi. (Nurlince Hutabarat)

Diposkan oleh Janfrico Simorangkir di 22.16