Kelompok Tani Berjuang Murni Marindal I Terima Surat Balasan dari Staf Presiden RI

Ketua Harian Kelompok Tani Berjuang Murni Maridal I Medan sejak Tahun 2000  boleh lega ada balasan Surat dari Pres RI Jokowi melalui Staf Kepresidenan RI dto Agus Widodo akan bertemu di Medan atau Istana Negara, tutur Tao Mindoana Br Simamora bersama anggota kelompoknya. Mindoana bertutur sambil meneteskan air mata menururkan, " Puji Tuhan, setelah sekian lama berjuang, dengan mengorbankan hati,  pikiran bahkan pengorbanan phisik, jiwa baik materal maupun mental, tutur Tao Mindoana Br Simamora

Kita siap laksanakan apabila Tuhan izinkan semua anggota yang bersedia akan diajak lho, meskipun marutang-utang pe taho....bah!!!!!, imbuh Tao Mindoana didampingi  Anggota Kelompok Tani Berjuang Murni Marindal I Medan, Nurlince Hutabarat SPd Kabid Infokom Perempuan LIRA Sumut, Anggota Bapillu Sumut PDI Perjuangan 2009

Bishop GKPI Harus Copot Pdt Wilfred Ernanda Hutapea STh

Pdt Wilfred Ernanda Hutapea STh Bohongi Majelis Hakim PN  Lubuk Pakam 

                                            Pdt Wilfred Ernanda Hutapea dan Berliana Silaban

                                                   Pdt Wilfred Ernanda Hutapea saat disumpah jadi Saksi dan 

                                                      Berliana Silaban saat keluar dari kursi persidangan

Lubuk Pakam,                                                                                                   Sidang  kasus antara jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Batangkuis  Pdt Wilfred Ernanda Hutapea  Pimpinan Jemaat GKPI Batang Kuis  disidangkan sebagai saksi di Pengadilan Lubuk Pakam Rabu ( 3/8/2016) lalu terkait adanya laporan Polisi  di Polres Deli Serdang  LP No: 531/IX/2015 dalam laporan tertanggal 8 Desember 2015,  

Kemudian  Sampul Berkas Perkara Nomor:/234/X/2015/Reskrim dilanjutkan P21 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pdt Wilfred terkesan menabur angin dan menuai badai, yang berangkat dari pelataran rumah termasuk saksi Pdt Wilfred Ernanda Hutapea adalah terkesan penghasut (provokator) sebagai aktor terlapor seharusnya ditingkatkan menjadi  tersangka  atau terdakwa, ujar Elpina.

Ditegaskan Elpina, sebagai Seorang Guru SD Negeri  Berliana Silaban bersama gerombolan jemaat GKPI Serdang berkumpul dari pelataran rumah Pendeta Gereja  didampingi  sang pendeta   Pdt Wilfred Ernanda Hutapea  ini sangat   tidak  etis seperti orang yang tidak berpendidikan dan tak  bermoral  yang menghina, menyorak-nyoraki  terkesan terencana  menuding   Elpina Ris Imelda  dan M Jhon Sihombing SH mencuri uang  Gereja Rp 15 Juta padahal itu semua tidak benar. Lebih lanjut guna proses hukum dipersidangan Elpina Ris Imelda  dan M Jhon Sihombing SH menuntut harga diri dan proses hukum yang berlaku di NKRI sesuai pasal yang dikenakan 310-335- 170 KUHP sebenarnya  hal ini disampaikan Elpina Ris Imelda  dan M Jhon Sihombing  SH kepada Media ini.

Elpina Ris Imelda menuturkan,   Minggu 6 September 2015 sekira Pukul 19.30  “Naif  benar   Pendeta Wilfred ini kok teganya menghasut jemaat menyuruh menyerang saya dan suami di Apotik,  aku menduga Pendeta Wilfred sedang sakit kronis ini adalah  suka mengadu domba jemaat demi kepentingan pribadinya juga  dalang sekaligus  provokator penggerak massa  dari Jemaat GKPI Serdang  pada peristiwa  yang menyerang dan mendatangi Apotik Bersaudara di Jln Ampera Batang Kuis  terkait  Kasus Penghinaan, penyerangan dan pencemaran nama baik terhadap kami (pasangan suami isteri Jhon Sihombing  SH dan isteri Elpina Ris Imelda  adalah seorang bidan desa.

Terhadap  Polemik antara Jemaat Gereja GKPI Batang Kuis Kota Serdang Resort Serdang III Batang Kuis  dengan Pdt Wilfried yang dihunjuk sebagai saksi menurut dugaanku ia juga seharusnya dijadikan tersangka baru karena ikut menghasut, menyerang kami di Apotik tersebut tapi dalam tanda kutip saksi bisa juga jadi tersangka.

Sementara dalam persidangan dijelaskan Elpina bahwa Pdt Wilfried sebagai saksi saat hakim majelis bertutur, “ Anda sudah disumpah sebagai saksi katakanlah dengan jujur sesuai kebenaran, Kenapa sebagai Pendeta Pimpinan Jemaat, Saudara tidak bisa memediasi atau mendamaikan  adanya masalah ini?” tanya Hakim Majelis

Lalu Majelis bertanya lagi,“Apakah anda kenal dengan korban Elpina sebagai bendahara GKPI Resort Batangkuis menjadi konflik karena uang seperti dalam pasal persidangan ini sehingga Elpina mersa tidak senang nama baiknya tercemar akibat tudingan yang tidak bisa dibuktikan kesalahannya, Apakah Saudara pernah meminta uang  dari Bendahara Elpina Ris Imelda lalu Pdt  Wilfred menjawab  majelis hakim dengan kebohongannya, “Ada mediasi dan saya tidak ada menerima uang.”

Sementara pengakuan Elpina bahwa Pdt Wilfred ada menandatangani uang yang diterima lewat  kwitansi  dari bendahara (Korban Elpina-red) sehingga naif benar pendeta ini sudah disumpah sebagai saksi berani bohong terhadap Majelis Hakim pikir Elpina

Elpina menuturkan lagi bahwa Pdt  Wilfred disebutkan bahwa ia sudah sanggup  berbohong di depan majelis hakim yang dipimpimpin Hakim Samuel Ginting dkk dan Jaksa Miranda Sembiring membuat orang yang hadir dalam persidangan heran, kaget, geram dan ricuh. Sidang dilanjutkan tanggal 24  Agustus 2016

Paska sidang di tempat yang terpisah menurut salah seorang penatua tak mau disebut namanya menuturkan, “Masa  jabatan Bishop GKPI Pdt Patut Sipahutar, MT  bahwa Pdt Wilfried  telah di Non Aktifkan sebagai pendeta 22 September  2015 herannya  pada pergantian Bishop baru Pdt Oloan Pasaribu, MTh dan  Pdt Wilfried Ernanda Hutapea  kembali  bertugas (aktif) di tempat yang masih bergejolak dan menolaknya.“ ujarnya.

Penatua ini menghimbau agar  Bishop Pdt Oloan Pasaribu MTh harus berpikir jernih terhadap keputusannya mengaktifkan kembali di GKPI Batangkuis juga, nah dalam hal ini Bishop harus copot Pdt Wilfred Ernanda Hutapea STh yang tidak mampu sebagai Gembala yang baik  demi kedamaian dan kekondusifan, agar tidak ada image “Ada udang di balik peyek????“  Kalupun mau diaktifkan mengapa ditempat yang sama dan sedang bergejolak pula kan artinya menambah bensin ke dalam sekam api?? Kan ada baikanya ke tempat lain dipindahkan kalau ada pemikiran jernih Bishop????, ujar penatua GKPI tersebut

Penatua tersebut mempertanyakan background sang pendeta ini yang gelagatnya tidak seperti hamba Tuhan (koboi) Meskipun berulangkali melakukan kesalahan yang sama dilakukan Wilfried   seperti  peristiwa  bergejolak di Kota Pinang dan di Pekan Baru GKPI Pusat sudah pernah harus turun tangan, dan Jemaat  GKPI Batang Kuis resah  akibat  ulah Pdt Wilfred Ernanda Hutapea demi  kepentingan pribadi sang Pendeta yang terkesan “diktator “ mengkambing hitamkan  Berliana Silaban notabene seorang guru SD Neger ini  terkesan bodoh pernah dihukum Raja Adat telah memberi makan masyarakat satu desa  di Desa Serdang akibat perkataannya (Jabir) salah  terhadap keluarganya sendiri.(M Sihombing)

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tegaskan Putusan MA Sudah Inkrach

PN Kabanjahe Layak Eksekusi Lahan Bukit Kubu

Medan,

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Cicut Sutiarso, SH. M.Hum  menuturkan soal eksekusi lahan  Bukit Kubu melalui Humas Bantu Ginting SH pada Kamis (4/8) lalu di ruang kerjanya Jln Ngumban Surbakti Medan mendapat tanggapan serius dari Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada prinsip pelaksanaan eksekusi sudah di tentukan sesuai aturan yang dikelularkan oleh Mahkama Agung (MA).

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan melalui Humas Bantu Ginting yang ditemui kontributor Pro Rakyat.co.id saat dikonfirmasi mengaku PN Kabanjahe harus sudah siap melakukan eksekusi terhadap lahan yang kini itu sudah inkrach, sesuai putusan Mahkamah (MA)  RI No 590K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015

Saya tahu informasi itu. Tapi pada intinya, PN kabanjahe  sudah harus siap melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut,  usai menerima salinan putusan MA, pihak yang memenangkan perkara tersebut selanjutnya menyampaikan surat permohonan eksekusi sekitar 14 hari setelah permohonan lalu dari itu diterima, PN Kabanjahe selanjutnya memanggil pihak pemohon dan termohon agar eksekusi bisa dilakukan sukarela.

"Tapi jika pihak yang kalah tidak mau eksekusi dilakukan sukarela, pengadilan akan menyurati sebanyak dua kali sebelum akhirnya melayangkan somasi sebanyak dua kali dari majelis hakim PN Kabanjahe itu. Jika tidak ada tanggapan pada somasi, PN Kabanjahe  tetap akan melakukan eksekusi, tuturnya.

Bantu Ginting menilai, sejak pihak yang memenangkan perkara tersebut mengajukan surat permohonan eksekusi ke PN Kabanjahe dibutuhkan waktu eksekusi normatif  sejak diberitahukan kepada kedua belah pihak. Tapi bisa tarik ulur atau lebih lama dari itu, namun ada yang tidak dapat dieksekusi dalam table tertentu" paparnya

Ia  menjelaskan, pihak yang kalah dalam perkara tersebut melakukan tidak akan menghalangi upaya eksekusi." Dan diingatkan agar  Ketua Pengadilan Kabanjahe  atau Ketua Pengadilan dimanapun berada tidak boleh melakukan hal  yang melawan hokum atau pelanggaran "jelasnya.

"Buat aja laporan ke Pengadilan Tinggi  kalau ada kendala saat ini pengadilan sudah lebih terbuka dan pelayananya lebih bagus kepada masyarakat sehingga setiap biaya sudah diatur dalam mekanisme yang sudah ditetapkan bukan suka-suka pengadilan tersebut

Dijelaskannya lagi untuk mengetahui hal eksekusi adalah wewenang Pengadilan Kabanjahe  dalam hal ini dari Pengadilan Tinggi hanya melakukan pengawasan saya ditugaskan, tambah Bantu Ginting."Kita harapkan dalam pelaksanaan eksekusi tidak ada insiden, namun bila ada terjadi nanti saya  akan laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan bergerak dan bertindak cepat berdasarkan adanya pengaduan masyarakat saja. Kita tegaskan Bukit Kubu sudah inkrach milik pemenang sesuai putusan Mahkamah (MA)  RI No 590K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015, imbuh Humas PT Medan. (Citra)