Polemik APBD TA 2012

Anggota DPRDSU Drs Rauddin Purba:              Reses Pemborosan Keuangan Negara Rp 15 M

 

Medan, SSMP.Com

DPRD Sumut menggelar reses ke Dapil (Daerah Pemilihannya) masing-masing di kabupaten/ kota se-Sumut sejak 29 Mei hingga 2 Juli 2012, untuk menjemput aspirasi masyarakat. Anggarannya telah ditampung di APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp 5 miliar digelar tiga kali dalam setahun. Setiap anggota dewan memperoleh dana sebesar Rp 50 juta untuk sekali pelaksanaan reses.

 

Kalau sekali reses dianggarkan Rp 5 miliar, berarti tiga kali reses DPRD Sumut 'cuma' menghabiskan dana sebesar Rp 15 miliar.

 

Hal itu diakui anggota F-PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Sumut Drs Rauddin Purba kepada wartawan, Kamis (31/5)  ketika dihubungi melalui telepon selulernya, saat menggelar reses di Kabupaten Langkat dan Pemko Binjai.

“Benar, reses kali ini setiap anggota DPRD Sumut diberi pagu anggaran sebesar Rp 50 juta. Dana itu sudah ditampung di APBD TA 2012,” ujar Rauddin.

 

Sebagai bahagian dari tugas konstitusional, pelaksanaan reses memang diperlukan. Namun, mencermati follow-up serta dampak nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan reses anggota DPR/D selama ini, sejatinya reses itu hanya sekadar pemborosan keuangan negara.

 

Pasalnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat saat bertemu wakil rakyat saat melaksanakan reses, selama ini hanya berhenti sebatas ditampung saja.

Dengan kata lain, berbagai keluhan masyarakat itu tidak bisa diperjuangkan dengan optimal oleh wakil rakyat, sebab mereka bukan penentu kebijakan.

 

Akhirnya pelaksanaan reses yang dilakukan selama ini, tidak lebih hanya sekadar rutinitas, memenuhi amanat konstitusinal belaka. Bahkan, lebih sering dijadikan sebagai arena 'kampanye terselubung' bagi anggota dewan, demi sebuah pencitraan agar terpilih kembali pada Pemilu legislatif mendatang.

 

Karena jumlah Rp 15 miliar yang dianggarkan untuk DPRD Sumut melakukan reses selama setahun, bukanlah jumlah yang sedikit, patut dipertimbangkan agar pelaksanaan reses tersebut, bisa dievaluasi atau setidaknya dikurangi frekuensinya.

 

Daripada menghamburkan dana sebesar itu, yang terkesan merupakan sebuah pemborosan, akan jauh lebih bermanfaat, jika dana sebesar Rp 15 miliar itu, dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan di daerah ini, atau membenahi fasilitas-fasilitas gedung sekolah di pedesaan.

Uang negara tidak sepatutnya digelontorkan untuk sebuah rutinitas yang kurang signifikan manfaatnya !

 

Sementara wartawan harus berangkat sendiri-sendiri pada hal dana sangat minim yang dialokasikan bagi wartawan yang akan meliput hanya Rp 300 ribu/ kepala selama 5 (lima hari) mulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2012  sampai  dapil I Medan, Dapil II Deli Serdang, Dapil III Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Dapil IV Batubara, Asahan, Dapil V Labuhan Batu, Dapil VI Tabagsel, Sidimpuan, VII  Madina, Dapil VIII, Tapanuli Utara, Humbahas, Samosir,  Tobasa  Dapil X dan Dapil XI hingga kawasan yang paling jauh yakni Pulau Nias.Anehnya  Mobil angkutan Dinas DPRDSu ada namun tidak digunakan bagi staf, pegawai maupun wartawan, menimbulkan polemik. Untuk itu maka Ketua DPRDSU, Sekwan sudah harus mempertimbangkan hal ini dan perhatian serius. (Linche)